Komisi I DPRD Trenggalek Evaluasi Kinerja BKD dan Kominfo, Fokus pada ASN dan P3K

Trenggalek, sigapnews.co.id - Komisi I DPRD Trenggalek mengadakan hearing dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di aula dewan. Hearing ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan tahun 2023. Wakil Ketua Komisi I, Gus Wanto, mengungkapkan bahwa tidak ada sisa anggaran (Silva) pada tahun 2023.

Terkait regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Trenggalek, BKD memastikan bahwa anggaran tahun 2023 telah mencakup semua kebutuhan, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Seluruh kebutuhan P3K sesuai dengan permintaan Kabupaten Trenggalek telah terpenuhi.

Gus Wanto juga menambahkan bahwa tahun ini terdapat lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang purna bakti, dan saat ini menunggu kebijakan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Pasalnya, bupati yang akan melakukan pilkada tidak bisa memutasi semua eselon, karena harus meminta izin ke Mendagri,” ujarnya.

Menurut BKD, Kabupaten Trenggalek tahun ini membutuhkan tenaga profesional dan akan mendapatkan jatah seratus ASN yang akan direkrut. Selain itu, sekitar dua ribu tenaga P3K akan ditetapkan, yang terdiri dari tenaga teknis, guru, dan perawat.

Lebih lanjut, Gus Wanto menyoroti kemajuan BKD dalam pelaksanaan MoU bagi ASN yang disekolahkan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, dokter spesialis yang disekolahkan dengan biaya pemerintah harus menandatangani MoU dan kembali ke Kabupaten Trenggalek setelah selesai pendidikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan investasi pemerintah daerah tidak sia-sia.

Di sisi lain, Dinas Kominfo telah sesuai dengan visi misinya dengan memasang beberapa alat di tempat strategis, seperti Pasir Putih, TPI, dan lokasi promosi wisata lainnya. Kominfo juga telah membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam program Siskaudes dan pelaksanaan anggaran dana desa.

“Kominfo sudah sesuai dengan visi misinya dengan memasang beberapa alat di tempat strategis, terutama di Pasir Putih, TPI, dan promosi wisata yang sudah bisa dilaksanakan,” jelas Gus Wanto. Selain itu, Kominfo juga membantu PMD dalam program Siskaudes dan pelaksanaan anggaran dana desa,“ tutupnya.