Komisi II DPRD Trenggalek Soroti Target Pendapatan APBD 2023 yang Belum Terealisasi

Trenggalekn, sigapnews.co.id - Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk membahas target pendapatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023. Ketua Komisi II, Mugianto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kinerja yang belum memadai dalam mencapai target pendapatan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Mugianto menyampaikan keraguan terhadap kemungkinan tercapainya target pendapatan di tahun 2023. Ia mengatakan, "Setelah klarifikasi dengan Bakeuda, masih banyak hal yang kita temukan, ternyata target pendapatan di APBD Perubahan ini masih jauh dari harapan."

Mugianto menyoroti pentingnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, ia juga mencatat bahwa etos kerja petugas pajak dan retribusi tampak kurang semangat dalam melaksanakan tugas mereka.

"Sisa waktu yang tinggal hanya 4 bulan, dan realisasi target pendapatan baru mencapai 42 persen," tambahnya.

Mugianto menegaskan bahwa dengan sisa waktu yang terbatas, kemungkinan mencapai target pendapatan menjadi kecil. Ia menyayangkan kurangnya niat maksimal dalam bekerja yang ditunjukkan oleh petugas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ia juga memberikan contoh konkret terkait pajak mineral non-logam yang belum sesuai dengan laporan dalam APBD. Terdapat 19 obyek tambang galian mineral non-logam yang dieksploitasi di Trenggalek, namun retribusi dari galian jenis C tercatat minim.

"Kami menduga ada kebocoran dan kami sarankan untuk menyelidiki lebih lanjut. Jangan hanya duduk di belakang meja," tegasnya.

Politisi dari Partai Demokrat ini juga mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan belum mencapai target. PAD ditargetkan mencapai Rp 297 miliar di tahun 2023, namun hingga Agustus, realisasi masih jauh dari harapan. Mugianto mendesak untuk mencari potensi pendapatan yang belum dimanfaatkan dengan optimal.

Dalam mengakhiri penjelasannya, Mugianto menyoroti pendapatan dari galian mineral non-logam yang hanya mencapai Rp 1,4 miliar setahun. Ia menyatakan bahwa potensi seharusnya jauh lebih besar, dan ia mendorong untuk melakukan audit dan pengecekan lebih lanjut pada invoice pengiriman ke pabrik guna mengidentifikasi potensi kebocoran pendapatan.