Fokus Komisi II DPRD Trenggalek pada Penurunan Kemiskinan Ekstrem Terganjal Anggaran Minim

Trenggalek, sigapnews.co.id - Upaya Komisi II DPRD Trenggalek dalam menyoroti program penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Trenggalek menghadapi tantangan serius akibat keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan skala permasalahan yang dihadapi.

Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menyoroti bahwa anggaran yang disediakan dalam rancangan masih terbatas, hanya berjumlah ratusan juta rupiah. Padahal, kenyataannya angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Trenggalek masih mencapai sekitar 4000 kepala keluarga (KK).

"Dalam rencana anggaran, hanya sekitar 12 warga yang akan menerima bantuan program, meskipun ada sekitar 4000 KK yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem," ujar Mugianto, usai memimpin rapat kerja terkait rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2023 bersama Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Trenggalek, pada Rabu (9/8).

Mugianto menegaskan bahwa rencana kegiatan dan program yang diusulkan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih minim dalam menangani permasalahan kemiskinan ekstrem.

"Anggaran yang disiapkan untuk penurunan angka kemiskinan ternyata sangat minim," tambahnya.

Setelah melakukan pembahasan mengenai rancangan APBD perubahan 2023, Mugianto mengungkapkan bahwa Komisi II akan melaporkan situasi ini kepada badan anggaran (Banggar). Dia berpendapat bahwa skema program penurunan kemiskinan harus ditingkatkan agar lebih efektif.

Mugianto mengusulkan agar Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan, yang menjadi mitra Komisi II, dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program penurunan kemiskinan ekstrem. Dia mencontohkan bahwa dengan memberikan bantuan ternak kepada setiap kepala keluarga, seperti diberikan kepada 4000 KK dengan anggaran Rp 2 juta per ekor kambing, total anggaran sekitar Rp 8 miliar dapat menciptakan dampak signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem.

Meski saat ini anggaran yang dialokasikan masih jauh dari cukup, Mugianto menekankan pentingnya mengoptimalkan program-program tersebut agar target penurunan angka kemiskinan ekstrem di 2024 dapat tercapai. Dia juga menyoroti bahwa anggaran yang saat ini hanya cukup untuk memberi bantuan kepada 12 KK, sedangkan target penurunan angka kemiskinan ekstrem seharusnya mencapai ribuan KK.

Mugianto, yang juga merupakan politisi dari Partai Demokrat dan anggota Komisi II, menambahkan bahwa Komisi II akan melaporkan situasi ini kepada badan anggaran untuk mendapatkan dukungan dalam melaksanakan program-program penurunan kemiskinan. Dia mengingatkan bahwa langkah ini harus selaras dengan program pemerintah daerah dan pusat.

Dengan tantangan anggaran yang dihadapi, Komisi II DPRD Trenggalek tetap bertekad untuk mendorong langkah-langkah yang dapat efektif dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah ini.