Komisi IV DPRD Trenggalek Usulkan Dana Talangan Bank untuk Operasional Rumah Sakit Panggul

Trenggalek, sigapnews.co.id - Komisi IV DPRD Trenggalek telah mengadakan rapat kerja dengan pihak RSUD dr. Soedomo dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Trenggalek untuk membahas isu terkait operasionalisasi Rumah Sakit Panggul yang hingga saat ini masih belum dapat beroperasi.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV DPRD Trenggalek menyoroti beberapa masalah terkait rumah sakit Panggul, terutama masalah kurangnya anggaran yang menjadi hambatan. Dalam menghadapi tantangan ini, Komisi IV mengusulkan adanya solusi alternatif dengan mengajukan dana talangan dari pihak Bank.

"Jika APBD tidak memiliki kemampuan untuk membiayai, maka solusinya adalah dengan mengajukan pinjaman ke Bank Jatim atau bank lainnya," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, setelah rapat di gedung DPRD Trenggalek pada Rabu (9/8/2023).

Sukarodin menjelaskan bahwa Komisi IV berharap agar rumah sakit Panggul dapat segera beroperasi dengan persyaratan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun, skor kerjasama dengan BPJS harus minimal 75, sementara saat ini baru mencapai 60.

Komisi IV juga meminta pihak Dinkes dan RSUD dr. Soedomo untuk menghitung kebutuhan anggaran dengan skema pinjaman agar rumah sakit Panggul dapat segera beroperasi. Setelah perhitungan, ternyata tambahan anggaran yang dibutuhkan mencapai 62 miliar rupiah. Namun, untuk mengurangi beban APBD, Komisi IV meminta anggaran tersebut dikurangi menjadi 35 miliar rupiah. Sukarodin menekankan bahwa di tahap awal, APBD perlu memberikan kontribusi bulanan untuk pembayaran pinjaman kepada bank.

Terkait fasilitas di rumah sakit Panggul, Sukarodin mengungkapkan adanya kebutuhan pembenahan untuk memenuhi standar. Beberapa ruangan, seperti ruang operasi dan ICU, masih belum memenuhi persyaratan. Selain itu, kekurangan staf medis, terutama dokter spesialis, juga menjadi perhatian.

Meskipun demikian, Sukarodin berharap bahwa rumah sakit Panggul dapat beroperasi pada tahun 2024, meskipun dengan tantangan finansial yang dihadapi. Kesungguhan Komisi IV untuk memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat terus menjadi fokus dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada.