Komisi IV Soroti Lahan Parkir RSUD tak ber retribusi
Komisi IV DPRD Trenggalek Siapkan APBD Tahun Anggaran 2022

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Sukarodin saat wawancara dengan media
TRENGGALEKNEWS | TRENGGALEK - Dalam rangka mempersiapkan APBD Tahun 2022, Komisi IV DPRD Trenggalek menggelar rapat bersama OPD mitra terkait. Adapun OPD mitra yang hadir dalam rapat itu diantaranya, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pihak rumah sakit umum daerah (RSUD). Kamis (13/01/2022).
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Sukarodin usai rapat mengatakan, "Agenda hari ini kita adakan rapat terkait persiapan APBD tahun 2022, namun belum semua OPD yang kita hadirkan, dalam evaluasi kinerja ini untuk melihat sejauh mana OPD dalam melaksanakan agenda kegiatan, sebab masih ada yang belum sesuai dengan kegiatan yang disampaikan tadi," katanya.
Pada saat rapat berlangsung, Sukarodin meminta pemaparan kegiatan masing - masing OPD, namun ada beberapa hal yang dinilai Ketua Komisi IV tidak sesuai mengenai persoalan retribusi khususnya pada RSUD.
"Saya heran dengan RSUD soal parkir, ternyata sejak 2019 sampai hari ini 2022 tidak ada laporan keuangan yang masuk terkait parkir, padahal itu bisa ditarik retribusinya, itu bisa menaikkan PAD kita," kata Sukarodin.
Menurutnya, secara teknis lahan parkir di RSUD sudah terpasang portal, sementara masyarakat saat keluar masuk harus membayar parkir.
"Yang keluar masuk RSUD kita semua tahu tidak pernah sepi, ya kita tunggu aja bagaimana direktur RSUD mengatasi persoalan ini," ujarnya.
Sementara itu, selain menyoroti soal parkir, pihaknya juga menyampaikan penataan warung yang ada di sekitar dan luas lahan parkir yang dirasa kurang maksimal, sebab mengingat jumlah pegawai yang mencapai 400 orang maka lahan parkir tidak bisa menampung kendaraan.
"Soal penempatan warung atau food court sudah pernah kita bahas, bahkan kita sudah mengingatkan pada pihak RSUD untuk segera di bangun, supaya posisi warung yang diluar kita buatkan lahan, namun hanya rencana yang saya lihat," kata Sukarodin.
Mengenai penempatan lahan warung, menurutnya akan di pola berbayar setiap bulan, atau pemerintah daerah yang menyiapkan lahannya.
"Kita tidak menyumbat rejekinya orang, tapi dengan kita buatkan lahan otomatis akan saling menguntungkan, dimana pemilik food court bisa mendesain sesuai keinginan mereka," pungkasnya. (Ld)
Editor :Lendra Maradona
Source : DPRD Trenggalek