Bupati Trenggalek: RKPD 2023 Fokuskan Transformasi Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim

TRENGGALEKNEWS | TRENGGALEK - Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menggelar forum komunikasi dan mengkonsultasikan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 di gedung Smart Center, Trenggalek, Rabu (26/01/2022) 

Dengan tema Transformasi Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim, Bupati arifin mengajak dan menggalang terhadap masyarakat untuk ikut serta memberi masukan pada rencana kerja 2023 yang telah disusun bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Trenggalek. 

"Kolaboratif serta Infrastruktur Berwawasan Lingkungan’, diharapkan seluruh rencana kerja dapat mendukung indikator kerja utama, Diantaranya, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif, meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Lalu, mewujudkan Trenggalek sebagai kota pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data," kata Bupati Arifin. 

Selain dari pada itu, Arifin menyampaikan, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas Infrastruktur dan lingkungan hidup. 

"Untuk mendukung hal ini, Pemkab Trenggalek membagi rencana kerja ini ke dalam roket-roket yang ada yang merupakan padanan kata dari (Rencana Kerja Terukur). Roket ekonomi dengan menyusun Big Data dan Standarisasi UMKM, kemudian Agro perikanan diantaranya melakukan smart farming terus juga lelang online TPI dan masih banyak yang lainnya," ujar Bupati Arifin. 

Lanjut Bupati, setelah lima tahun lalu ada percontohan, tahun ini ada 25 kabupaten percontohan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem prioritas di Jawa Timur. Namun pihaknya belum mengetahui, jika Trenggalek masuk apa tidak.

“Namun yang pasti, setidaknya kita ingin bisa mempercepat penurunan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Konsepnya, tadi yang kita usulkan tentang keperantaraan pasar,” Sambung Bupati. 

Banyak masukan terkait dengan sektor industri kreatif. Dimulai dari sisi bagaimana hari Jumat, bagaimana para ASN menggunakan produk lokal, kreatif fashion dan sebagainya yang bisa terpakai.

“Selain itu sekarang daerah-daerah bisa punya semacam LKPP daerah atau lembaga pengadaan barang di daerah. Sehingga nanti kita punya e-Katalog sendiri. Semua produk-produk UMKM dan industri kreatif kita pasang di katalog, sehingga bila dinas dinas mau beli tinggal klik saja. Dengan begitu produk produk lokal itu bisa terbeli,” terang Bupati.

Termasuk, lanjutnya, pengembangan desa wisata, banyak ekonomi kreatif yang bergerak didalamnya. Contohnya, masyarakat menangkap bagaimana teman-teman PHRI berharap bisa ada bundling yang mengkoneksikan destinasi, tempat makan kemudian perhotelan.

“Kita bisa saling memberikan diskon dan promo, sehingga nanti habis datang ke tempat ini bisa main ke tempat lain dan mendapatkan promo,” ucapnya.

Dengan begitu, semua tempat dapat kedatangan membentuk ekosistem. Orang ke Trenggalek, menginap, bermain dan makannya juga di Trenggalek.

“Kira-kira harapannya seperti itu,” papar pria yang getol perjuangkan inklusifitas ini.

Masih di sektor ekonomi, Pemkab Trenggalek memberikan karpet merah masuknya investasi melalui lelang investasi. Kemudian juga di sektor wirausaha dengan memberikan sekolah bisnis dan mendorong 5.000 wirausaha perempuan baru di daerahnya.

Belum lagi, keperantaraan pasar upaya kolaborasi antara Pemkab Trenggalek dengan KOMPAK yang mendekatkan akses komoditas dengan pasarnya. Tidak hanya itu, para petani jahe di Kecamatan Pule juga diberikan ilmu menanam jahe hingga mengolah jahe yang baik sehingga sesuai standarisasi pasar. Keperantaraan pasar ini coba diadopsi oleh Pemerintah Provinsi Jatim, untuk bisa di terapkan didaerah lain di Jawa Timur.

“Beberapa roket lainnya, diantaranya Roket pariwisata dengan mengoptimalkan destinasi unggulan melalui lelang investasi pariwisata. Kemudian 100 desa wisata, promotion branding dan yang lannya. Selebihnya Roket Desa, Roket SDM Kreatif dan yang terakhir roket infrastruktur diantaranya pelayanan infrastruktur dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan dan persampahan (sanitasi dan air),” tuturnya.

Arah kebijakan tahun 2023, terangnya, bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia kolaboratif yang didukung dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif dalam upaya mewujudkan Infrastruktur tangguh dan kemandirian Ekonomi.

“Artinya, cita citanya masih ‘Meroket’, memakmurkan ekonomi rakyat, orangnya kreatif dan ekosistemnya terjaga (prosperity, people and planet),” pungkasnya. (Ld)