Trenggalek, sigapnews.co.id - Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, mengungkapkan keprihatinannya terkait rendahnya alokasi anggaran belanja infrastruktur, khususnya untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Trenggalek. Kritik tajam tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) pada Kamis di Gedung DPRD Trenggalek.

Mugianto mencatat bahwa alokasi anggaran yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur, terutama yang dikelola oleh Dinas PUPR, hanya mencapai 38 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut jauh dari mencukupi untuk menanggulangi kerusakan yang melanda jalan dan jembatan di Kabupaten Trenggalek.

"Dulu, saat Bupati Mulyadi, anggaran belanja infrastruktur mencapai lebih dari 300 miliar per tahun. Meskipun demikian, itu belum cukup untuk menyelesaikan semua masalah infrastruktur," ujar Mugianto setelah rapat bersama Bakeuda Trenggalek.

Terkait minimnya anggaran belanja infrastruktur pada Dinas PUPR, Mugianto menyatakan bahwa pada penghujung tahun 2023, ia telah memberikan masukan dan melakukan perdebatan dalam rapat Banggar. Namun, minimnya alokasi anggaran tersebut tetap disahkan melalui rapat paripurna.

"Mengacu pada Permendagri yang menetapkan bahwa belanja infrastruktur minimal harus mencapai 40 persen dari total APBD. Sementara itu, total APBD Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 mencapai 1,9 triliun," tambahnya.

Selain itu, Mugianto juga menyoroti kurangnya capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023. Dari target 287 miliar, hanya tercapai 267 miliar, menyisakan selisih 20 miliar.

"Dari target PAD yang nilainya 287 miliar, hanya terealisasi 267 miliar. Jadi ada 20 miliar yang tidak tercapai, itu menyebar di hampir semua OPD penghasil," jelas Mugianto.

Ketua Komisi II DPRD Trenggalek menegaskan pentingnya memastikan agar target pendapatan tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Ia mengingatkan OPD dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk lebih cermat dan sigap dalam bekerja. Mugianto berharap Bakeuda dapat mengawal OPD penghasil sehingga di akhir tahun tidak ada alasan atau dalih jika target tidak terpenuhi.

"Kita berharap Bakeuda mengawal OPD penghasil, biar di akhir tahun nanti tidak banyak yang berdalih atau alasan jika tidak memenuhi target," pungkasnya.