Mengenai Fungsi dan Tugas Pokok Pimpinan, DPRD Madiun Kunjungi Trenggalek

TRENGGALEKNEWS | TRENGGALEK - Dalam rangka mencari referensi tentang fungsi dan tugas pokok pimpinan, DPRD Kabupaten Madiun lakukan kunjungan di DPRD Trenggalek, dan diterima langsung oleh sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Trenggalek, Kamis (17/02/2022).

Sekertaris DPRD Trenggalek Muhtarom usai menerima kunjungan mengatakan, kunjungan kerja DPRD Kabupaten Madiun ini dalam rangka mencari reperensi di Trenggalek terkait sosialisasi.

“Kedatangan DPRD Madiun ke Trenggalek ingin melakukan perbandingan terkait dengan pelaksanaan sosialisasi. Kunjungan kerja hari ini, diikuti unsur Pimpinan dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Madiun,” kata Muhtarom.

Saat ini, kata Sekretaris DPRD Trenggalek ini, memang ada semacam wacana anggota DPRD bisa menjadi nara sumber. Sehingga, bisa melakukan sosialisasi di masyarakat, baik sosialiasi yang diinisiasi anggota DPRD maupun di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Harapannya lanjut Muhtarom, DPRD itu bisa di tunjuk atau di percaya menjadi narasumber. Sedangkan di Trenggalek sendiri kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan. Wacana sudah ada, akan tetapi sampai sekarang belum dilaksanakan karena berbagai pertimbangan dari pimpinan DPRD. Sehingga untuk menjadikan anggota DPRD sebagai narasumber belum terwujud.

”Kedatangan DPRD Kabupaten Madiun tadi harapannya bisa studi banding di Trenggalek. Bagaimana pola yang di terapkan, apakah dengan sistem panel atau perorangan. Karena di Trenggalek belum bisa melaksanakan, maka informasi yang di dapat hanya sebatas wacana saja dan belum mengarah ke aplikasi di lapangan,” terangnya.

Sementara itu, Pimpinan DPRD Kabupaten Madiun, Mujono, menyampaikan maksud kedatangannya ke DPRD Trenggalek.

“Karena kita tahu, jika Trenggalek juga ada wacana terkait kegiatan sosialisasi anggota DPRD. Makanya, kami datang ke sini untuk sama-sama belajar terkait mekanisme sosialisasi itu,” katanya.

Meski kegiatan sosialisasi di Trenggalek masih sebatas wacana, namun pada dasarnya, hal itu sempat menjadi pertimbangan. Apakah dengan menjadikan anggota DPRD menjadi nara sumber dalam kegiatan sosialisasi, itu diharuskan atau tidak.

“Karena kita tahu, keputusan pimpinan DPRD itu berbeda-beda. Jadi, untuk menjadikan kita nara sumber dalam kegiatan sosialisasi, itu bukan hal yang mudah. Butuh keahlian dan wawasan yang luas. Dengan begitu, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat,” pungkasnya. (Ld)