Trenggalek, sigapnews.co.id - Aliansi Wong Nggalek Menggugat untuk Indonesia, sebuah koalisi inklusif yang melibatkan Warga Masyarakat Trenggalek, Tokoh Agama (TOGA), dan sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai aliansi di Kabupaten Trenggalek, menggelar aksi damai dengan orasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek pada Jumat, 08 Maret 2024.

Mereka menyuarakan aspirasinya, yakni :

1. Turunkan Harga Sembako

Aliansi menyoroti perlunya penurunan harga sembako sebagai langkah kritis untuk meringankan beban ekonomi masyarakat Trenggalek. Mereka menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok guna menjamin kesejahteraan masyarakat.

2. Mendukung Hak Angket untuk Segera Dilaksanakan

Dalam mendukung tindakan kontrol terhadap pemerintah, Aliansi ini memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif hak angket. Tuntutan agar hak angket segera dilaksanakan bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan kebijakan.

3. Pemulihan Semangat Reformasi ’98 untuk Demokrasi dan Konstitusi yang Kuat

Urgensi pemulihan semangat Reformasi ’98 dengan menegakkan prinsip demokrasi dan konstitusi. Tuntutan ini merupakan panggilan agar prinsip-prinsip dasar demokrasi dan konstitusi dihormati dan diterapkan sepenuhnya.

Koordinator lapangan, Nur Suwito, mengatakan, Aliansi ini mendesak DPRD Trenggalek sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI.

“Kami, Aliansi Wong Nggalek Menggugat, hadir di sini sebagai suara bersatu masyarakat Trenggalek. Tuntutan kami bukanlah sekadar keinginan, melainkan panggilan untuk perubahan yang nyata. Kami mendesak DPRD Trenggalek untuk menjadi perwakilan setia aspirasi ini ke DPR RI. Saatnya mengatasi permasalahan harga sembako, mendorong hak angket untuk kontrol yang lebih efektif, dan memastikan bahwa semangat Reformasi ’98 kembali berkobar untuk demokrasi dan konstitusi yang kuat,” kata Suwito usai melakukan aksi.

Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyatakan komitmen pihaknya untuk meneruskan suara aspirasi tersebut ke tingkat nasional.

“Saya, sebagai Wakil Ketua DPRD Trenggalek, mengakui pentingnya suara rakyat dalam membentuk kebijakan. Kami akan meneruskan suara aspirasi ini ke DPR RI,” kata Doding.

Soal hak angket, Doding mengatakan, hak angket adalah bertanya kepada pemerintah untuk menyelidiki hasil kinerja pemerintah terhadap proses pemilu.

“Sebenarnya kalau di DPR RI soal hak angket, interflasi, itu sudah biasa, artinya itu mengenai kinerja baik dan buruk. Kalau kinerjanya buruk kan ada rekomendasi-rekomendasi. Ya baguslah kalau masyarakat ini menanyakan soal kinerja di DPRD Kabupaten atau DPR RI,” pungkasnya. (ld)