Ketua Komisi II DPRD Trenggalek : Minimnya Anggaran Infrastruktur di Tahun 2024

Trenggalek, sigapnews.co.id - Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya alokasi anggaran belanja infrastruktur di Kabupaten Trenggalek, khususnya untuk pembangunan jalan dan jembatan. Dalam rapat kerja bersama Bakeuda (Badan Keuangan Daerah), Mugianto mencatat bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) hanya sebesar 38 miliar rupiah.

"Dulu, ketika Bupati masih Mulyadi, anggaran belanja infrastruktur mencapai lebih dari 300 miliar rupiah per tahun. Namun, hal tersebut masih belum cukup untuk menyelesaikan semua masalah infrastruktur," ujarnya setelah rapat.

Ia juga menyampaikan bahwa pada akhir tahun 2023, ia telah memberikan masukan dan melakukan perdebatan dalam rapat Banggar mengenai minimnya alokasi anggaran tersebut, namun tetap disahkan melalui rapat paripurna.

Mugianto menyoroti bahwa alokasi anggaran tersebut melanggar ketentuan Permendagri yang menetapkan bahwa belanja infrastruktur atau belanja publik minimal harus mencapai 40 persen dari total APBD. Sementara APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2024 mencapai 1,9 triliun rupiah.

Tidak hanya itu, Mugianto juga menyoroti kurangnya capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023. Dari target 287 miliar rupiah, hanya tercapai 267 miliar rupiah, menyisakan selisih sebesar 20 miliar rupiah.

Dalam upaya memastikan agar target pendapatan tahun 2024 dapat tercapai dengan baik, Mugianto menekankan pentingnya kerja sama antara OPD dan Bakeuda. Ia berharap agar Bakeuda dapat mengawal OPD penghasil sehingga di akhir tahun tidak ada alasan atau dalih jika target tidak terpenuhi.

Kondisi ini menimbulkan keprihatinan serius mengenai kemajuan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Trenggalek. Dengan alokasi anggaran yang minim, proyek-proyek infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa terancam mandek.